Hal-hal Penting Seputar SPT Masa Badan Tahunan

SPT Masa Badan Tahunan hukumnya wajib dilaporkan oleh perusahaan. Selain itu juga perlu disetorkan ke kas negara. Dalam hal ini pun termasuk lapor PPh 21 tahunan badan yang berasal dari pajak penghasilan Pasal 21 yang dipungut. Lebih jelasnya, simak pembahasan berikut ini.

Jenis Formulir Lapor SPT Masa Badan Tahunan PPh dan Cara Memperoleh Formulir 1771
Wajib Pajak Badan atau disebut dengan WP Badan harus memakai formulir 1771 ketika menyampaikan SPT Tahunan Badan. Untuk memperoleh formulir jenis ini, terdapat beberapa langkah yang bisa dipilih.

Salah satunya melalui e-SPT Direktorat Jenderal Pajak (DJ) via Online. Untuk bisa mengakses software e-SPT DJP, secara singkat caranya seperti berikut:
1. Install e-SPT Tahunan Badan di device Anda.
2. Gandakan database.
3. Asosiasikan database baru tersebut ke e-SPT Badan.

Dokumen yang Wajib Disiapkan untuk Lapor SPT Masa Badan Tahunan PPh
Berikutnya, sebelum Anda menyampaikan SPT Tahunan Badan, harus menyiapkan dokumen yang dibutuhkan. Ini adalah beberapa dokumen yang wajib disiapkan sebelum melaporkan SPT Tahunan PPh Badan:

1. Formulir SPT Badan Tahunan 1771.
2. SPT Masa PPh Pasal 21 (untuk periode pajak Januari sampai Desember).
3. Bukti potong PPh Pasal 23 (untuk periode pajak Januari sampai Desember).
4. Bukti potong PPh Pasal 4 Ayat 1 (untuk periode pajak Januari sampai Desember). Sedangkan WP badan yang hendak melapor kewajiban pajak PPh Final 1%.
Perlu melampirkan juga bukti pembayaran PPh Pasal 4 Ayat 2 untuk masa pajak Januari hingga Desember.

5. SPT Masa PPN. Termasuk seluruh faktur pajak yang masuk serta faktur pajak yang keluar periode Januari sampai Desember.
6. Bukti potong PPh Pasal 22 & Surat Setoran Pajak (SSP) Pasal 22 Impor. Untuk periode pajak Januari hingga Desember.
7. Bukti pembayaran atas STP PPh Pasal 25. Untuk periode pajak Januari sampai Desember.
8. Bukti pembayaran atas Pajak PPh Pasal 25. Untuk periode pajak Januari hingga Desember.
9. Laporan keuangan yang meliputi neraca dan rugi laba. Di dalamnya termasuk laporan hasil audit akuntan yang bersifat publik.

Data Pendukung SPT Masa Badan Tahunan
Data-data pendukung lain yang juga diperlukan antara lain:
1. Rekening koran atau tabungan perusahaan.
2. Akta pendirian perusahaan (badan) maupun akta perubahannya.
3. SPT tahunan badan. Di dalamnya memuat informasi terkait biaya promosi, daftar penyusutan, biaya hiburan, penghitungan kompensasi kerugian, serta info lainnya.
4. Bukti penerimaan & pengeluaran. Mulai dari kwitansi, nota, bon, serta lainnya.
5. Buku besar yang menjadi pendukung laporan keuangan.
6. Buku besar pembantu pendukung dari laporan keuangan.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 Masa (PPh Final)
Pelaporan PPh Final diwajibkan bagi WP Badan atau WP Pribadi. Pelaporan tersebut atas beberapa jenis penghasilan yang diperoleh.

Pemotongannya bersifat final serta tarifnya berbeda di setiap jenis pajaknya. Salah satu objek dari PPh Pasal 4 ayat 2 yang memiliki tarif 0,5% yakni omzet penjualan UMKM di bawah Rp4.8 miliar tiap tahun.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 Masa
Pelaporan PPh Pasal 15 wajib dilakukan WP Badan. Khususnya yang bergerak di bidang penerbangan internasional, pelayaran, perusahaan asuransi asing, serta perusahaan pengeboran minyak.

Selain itu juga perusahaan yang berinvestasi dalam wujud bangun-guna-serah. Misalnya proyek-proyek infrastruktur.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21/26 Masa
Pelaporan PPh Pasal 21/26 Masa hukumnya wajib dilakukan pengusaha. Pelaporan tersebut atas pemungutan yang dilakukan terhadap upah, gaji, honorarium, tunjangan, maupun pembayaran lainnya pada pekerjanya.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Masa
Pelaporan PPh Pasal 22 Masa wajib dilakukan badan usaha tertentu. Baik milik pemerintah atau swasta yang melakukan aktivitas ekspor-impor serta re-impor.

Usai menyampaikan SPT Pajak, Anda akan mendapat bukti lapor dalam wujud elektronik. Bukti tersebut dikenal dengan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) yang dikeluarkan oleh pihak DJP.

Perlu diingat, kalau ketentuan terkait sanksi pajak terbaru diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 th. 2020 tentang Cipta Kerja.

Sesuai UU Cipta Kerja tersebut, berlaku tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Menteri Keuangan. Perhitungannya mengacu pada suku bunga di bank sentral Indonesia yakni Bank Indonesia/BI.

Ketahui Batas Waktu Bayar dan Lapor SPT Masa Badan Tahunan
Tak usah bingung kapan waktu Anda wajib bayar lapor pajak, sehingga dapat menghindari sanksi maupun denda telat membayar serta lapor pajak. Agar lebih mudah, Anda bisa lihat semua jadwal pembayaran sekaligus pelaporan pajak di kalender saku.

Demikian pembahasan terkait SPT Masa Badan Tahunan. Semoga dapat memberikan informasi khususnya bagi Anda yang ingin melaporkan pajak perusahaan.